Izin Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun di kawasan Ibukota Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa pemerintah sedang kesulitan dalam menarik investor. Menurut Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, keputusan ini merupakan tanda dari kefrustasian pemerintah.
“Sudah mulai kehilangan akal untuk menarik investor,” ujar Suryadi kepada Kantor Berita Politik RMOL. Politisi PKS ini melihat bahwa masalah utama proyek di IKN sangat kompleks karena kesalahan kebijakan sejak awal.
Suryadi merasa pesimis terkait kemungkinan investor masuk meskipun diberi kemudahan HGU dan HGB hingga ratusan tahun. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur publik dan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini.
“Karena investasi yang ditawarkan adalah infrastruktur publik, namun infrastruktur publiknya belum ada, maka tidak mungkin investor tertarik,” tambahnya.
Pernyataan Suryadi ini menggambarkan bahwa pemerintah perlu melakukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik investasi di IKN. Dengan memperbaiki infrastruktur publik dan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang salah sejak awal proyek ini dimulai. Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi para investor.
Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar proyek pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menarik investor dengan lebih efektif dan memastikan kesuksesan proyek ini di masa depan.
