Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jakarta sedang berusaha keras untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Tujuannya agar program sekolah gratis di Jakarta bisa segera terlaksana mulai Juli 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan bahwa revisi ini sangat penting karena banyak masyarakat yang menunggu kepastian terkait Program Pendidikan Gratis untuk sekolah negeri maupun swasta di Jakarta.
Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan telah menandatangani kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memulai program sekolah swasta gratis pada tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan agar program pendidikan gratis untuk sekolah negeri maupun swasta bisa berjalan lancar. “Kita harus menyelesaikan Perda Pendidikan ini dengan baik agar program pendidikan gratis bisa terealisasikan,” ujar Baco.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan anggaran sebesar Rp 91,3 triliun untuk APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung seluruh program prioritas, termasuk program pendidikan gratis untuk sekolah negeri maupun swasta yang telah dialokasikan sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, dari evaluasi yang dilakukan, Pemprov DKI Jakarta belum menyertakan persiapan dan alokasi dana secara rinci terkait program pendidikan gratis. “Kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum program ini berjalan, termasuk alokasi anggarannya,” tambah Baco.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 agar aturan terkait program sekolah gratis memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diharapkan dapat memastikan terlaksananya program sekolah gratis mulai Juli 2025. “Rencananya, program ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru sekitar bulan Juli 2025,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, memastikan bahwa perencanaan program pendidikan gratis akan segera dibahas secara khusus pada Januari 2025. “Kami akan segera membahas program ini sejak awal tahun anggaran 2025. Semoga pada bulan Januari sudah bisa kita mulai pembahasannya terkait sekolah gratis,” pungkasnya.
Dengan adanya upaya keras dari DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan program pendidikan gratis untuk sekolah negeri maupun swasta di Jakarta dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
