Pemerintah Inggris akan memperketat undang-undang untuk membatasi distribusi konten ilegal di internet menyusul kerusuhan yang terjadi di negara itu. Menurut laporan CNBC, dua sumber di sektor industri melaporkan bahwa Undang-undang Keamanan Online diberlakukan di Inggris pada Oktober 2023. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan teknologi untuk menghapus konten ilegal dan berbahaya dari platform mereka. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, mereka dapat didenda oleh regulator media Ofcom dan para manajer senior perusahaan tersebut bahkan dapat dipenjara.
Diskusi tentang kemungkinan revisi undang-undang sedang berlangsung setelah pernyataan kontroversial yang dibuat oleh pengusaha Amerika Serikat, Elon Musk, mengenai situasi di Inggris. Musk mengatakan, “Perang saudara tidak bisa dihindari.” Namun, juru bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membantah pernyataan Musk tersebut.
Kerusuhan di Inggris bermula setelah insiden penikaman yang menewaskan tiga anak-anak dan melukai beberapa lainnya di sebuah klub menari di Southport pada 29 Juli. Polisi kemudian menangkap seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan mendakwanya dengan tiga tuduhan pembunuhan dan sepuluh percobaan pembunuhan.
Banyak warga Inggris bereaksi terhadap serangan tersebut dengan melakukan aksi protes, yang kemudian berubah menjadi bentrokan dengan polisi dan kericuhan setelah adanya unggahan tanpa dasar yang menyebutkan bahwa pelaku penikaman merupakan seorang imigran. Pelaku akhirnya diidentifikasi sebagai warga yang lahir di Wales dan merupakan keturunan dari orang tua yang berasal dari Rwanda.
Pemerintah Inggris berusaha keras untuk menangani situasi ini dan mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Mereka akan terus memperketat undang-undang terkait keamanan online guna melindungi masyarakat dari konten ilegal dan berbahaya di internet. Semoga langkah-langkah ini dapat membawa perdamaian dan keamanan bagi semua warga Inggris.
