Pemerintahan Biden telah mengambil langkah tegas dalam kebijakan perdagangan dengan menerapkan tarif tinggi pada impor Tiongkok, termasuk kendaraan listrik, semikonduktor, dan baterai. Meskipun dampak langsungnya terhadap ekonomi AS terbatas, langkah ini mengirim sinyal kuat bahwa AS tidak akan mentolerir lonjakan impor yang dapat merusak agenda pemerintah. Tindakan ini menunjukkan bahwa Biden bukanlah pendukung paham perdagangan bebas, tetapi memiliki pendekatan nasionalis dalam perlindungan industri domestik.
Pemerintahan Biden telah mengambil langkah tegas dalam kebijakan perdagangan dengan menerapkan tarif tinggi pada impor Tiongkok. Langkah ini mencakup kendaraan listrik, semikonduktor, dan baterai, sebagai tanggapan terhadap lonjakan impor yang dapat merusak industri domestik AS.
Meskipun dampak langsung dari tarif ini terhadap ekonomi AS diperkirakan kecil karena Amerika Serikat saat ini hanya mengimpor sedikit barang yang terkena dampak dari Tiongkok, tindakan ini memiliki implikasi yang lebih dalam. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan Biden tidak akan mentolerir kebijakan perdagangan yang dapat mengancam agenda domestiknya.
Meskipun Biden tidak sepenuhnya menganut paham perdagangan bebas, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang mencakup ketentuan nasionalis untuk membatasi subsidi pada barang-barang manufaktur yang diproduksi di Amerika Utara, tindakan ini menegaskan pendekatan nasionalisnya dalam perlindungan industri domestik.
Ini juga merupakan tanggapan terhadap upaya Tiongkok untuk meningkatkan ekspor ke AS, yang dapat mengganggu sebagian besar agenda pemerintahan Biden. Dengan menerapkan tarif tinggi, Biden memberikan pesan bahwa AS tidak akan terpengaruh oleh upaya Tiongkok untuk mengubah dinamika perdagangan internasional.
Pemerintahan Biden telah memperkuat kebijakan perdagangan AS dengan menerapkan tarif tinggi pada impor Tiongkok. Langkah ini menunjukkan pendekatan nasionalis dalam melindungi industri domestik dan memberikan sinyal kuat bahwa AS tidak akan mentolerir lonjakan impor yang dapat mengganggu agenda pemerintahannya.
